Kasus Covid-19, PTM Terbatas Tak Lantas Ditutup

  • Whatsapp


BERITASATU,  Jakarta: Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menepis anggapan sejumlah pihak yang menilai bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas saat ini sangat dipaksakan. 

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti mengklaim bahwa upaya akselerasi PTM terbatas dilaksanakan melalui persiapan panjang dengan sejumlah persyaratannya.

“Kalau dikatakan ini dipaksakan sebenarnya juga tidak, karena sudah ada check list-nya, daftar periksa, apa saja yang sudah ada, kalau belum penuhi juga tidak bisa dibuka. Ada sarana kesehatan yang harus dipersiapkan bahkan sampai pada langkah mitigasi bila ada yang terinfeksi,” kata Suharti dalam diskusi bersama Fortadikbudristek,  di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/9/2021).

Menurut Suharti,  melalui SKB 4 Menteri  terkait persyaratan yang harus dipenuhi sebelum membuka sekolah, maka PTM terbatas di masa pandemi telah melewati sejumlah proses dan evaluasi. Bahkan SKB 4 Menteri itu kemudian disesuaikan lagi atau disempurnakan.

Suharti menegaskan pemerintah  tetap menomorsatukan aspek kesehatan dengan peneraan protokol kesehatan yang sangat ketat. 

“Intinya keselamatan tetap yabg diutamakan, PTM juga prokes sangat ketat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Suharti mengatakan pelaksanaan PTM terbatas tetap dilanjutkan meski terjadi klaster covid-19.

“Jika muncul kasus Covid-19 di sekolah, tidak lantas menutup kembali seluruh sekolah. Pemerintah daerah sudah memiliki prosedur dalam menangani kluster covid-19 ini,” ujar Suharti.

Ia menambahkan Pemda sudah memiliki kebijakan khusus dalam menangani kluster Covid-19 di daerahnya. Misalnya saja di DKI Jakarta, jika ditemukan kasus COVID-19 di sekolah itu, maka sekolah itu ditutup beberapa hari sekaligus melakukan penelusuran kasus di sekolah itu.

Oleh karena itu, meski kluster sekolah bermunculan tidak lantas menutup kembali sekolah di Tanah Air.

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan kebijakan membuka kembali sekolah bukan dilakukan dengan serta-merta, melainkan melalui banyak pertimbangan.

“Sekolah juga harus memenuhi persyaratan yang cukup ketat. Mulai dari dukungan sarana prasarana, vaksinasi Covid-19 bagi para pendidik, siswa dan juga warga sekolah lainnya. Ada daftar periksa yang harus diisi sekolah. Kalau daftar belum terpenuhi maka tentu sekolah tidak bisa melaksanakan PTM terbatas,” kata dia.

Sekolah-sekolah yang tidak memenuhi syarat PTM terbatas, maka akan dengan sendirinya tidak bisa memulai pembelajaran tatap muka. Sebaliknya jika sekolah memang memenuhi daftar periksa, maka sekolah juga diijinkan menggelar PTM terbatas.

Daftar periksa tersebut diakui Suharti disusun banyak pihak yakni Kemendikbudritsek, Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.Parameter yang harus dipenuhi sudah memenuhi standar keamanan untuk menghindari penularan Covid-19 di sekolah.

“Saat ini, pemerintah terus mempercepat target vaksinasi bagi guru dan tenaga kependidikan. Kemenkes juga sudah terbitkan surat edaran agar Pemda memprioritaskan vaksinasi pada guru dan pendidik,” tandas Suharti. 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *